.jpg)
Topiksulawesi.com, Morowali - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Komisi III melakukan kunjungan kerja Koordinasi dalam daerah di wilayah Morowali Utara dan Morowali.
Pertemuan yang digelar di Meeting Room 205 Kantor IMIP pada Selasa 5/07/2022 itu dihadiri 4 Anggota DPRD Provinsi yakni Sony Tandra, ST., Zainal Abidin Ishak, Huisman Brant Toripalu, dan Muhaimin Yunus Hadi, SE,. serta didampingi oleh instansi terkait yakni Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan pemukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi dan evaluasi atas sejumlah persoalan yang terjadi di lingkup perusahaan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dalam kesempatan itu Komisi III DPRD Sulteng fokus pada persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah IMIP Morowali.
Sementara itu pihak PT. IMIP sendiri mengaku telah melakukan penanganan korban dan memberikan ganti rugi serta bantuan kepada seluruh korban terdampak sesuai data yang dirilis tersebut. hal itu disampaikan oleh koordinator relawan pendataan korban banjir Imanuel Tewel.
"Kami turun langsung melakukan pendataan terhadap korban, dan telah melakukan penanganan kepada para korban terdampak banjir, yang berjumlah 1.109 Kepala keluarga yang berada di dua Desa yakni Bahomakmur dan Fatufia" kata Tewel.
"adapun bantuan yang kami berikan yakni berupa kebutuhan mendasar, serta sejumlah peralatan elektronik yang sangat dibutuhkan para korban terdampak diantaranya Kulkas dan rice cooker" tambahnya Tewel.
Sementara itu Ketua Komisi III Sony Tandra dalam kesempatan itu mengatakan "dengan melihat jumlah korban yang ada saya bisa merasakan banjir ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, namun apa yg dilakukan oleh IMIP saya rasa sudah cukup baik" kata Sony.
"untuk solusinya pemerintah daerah juga harus terlibat, mengingat sebahagian besar korban terparah itu yakni berada di pemukiman padat penduduk yang berada di wilayah sepanjang jalur sungai (DAS). pihak PT. IMIP harus bekerja sama dengan pemerintah terkait dan harus segera melakukan juga normalisasi sungai" tambahnya.
Koordinator Govrel dan Legal, Askurullah juga mengatakan pihaknya akan melakukan penanggulangan jangka pendek, dan jangka panjang,
"Untuk solusi yang akan kami lakukan saat ini yakni melakukan metode jangka pendek dengan melakukan normalisasi sungai, pengerukan dan pelebaran, mengingat kondisi jalur sungai kian hari kian mengalami pendangkalan akibat sampah rumah tangga serta pemukiman warga yang telah masuk dan berada di sepanjang sungai hingga membuat bangunan di atas aliran sungai yang menyebabkan terjadinya penyempitan alur sungai tersebut, sehingga air meluap keluar" terang Askur.
"Sementara, Penanggulangan jangka panjang yang akan kami lakukan yakni dengan membelokkan alur sungai, beberapa bulan lalu kami sdah izin ke cikasda untuk melakukan pembelokan jalur sungai, agar daya tampung bisa dapat memadai" tambahnya.
Sementara itu, terkait statmen tenaga staf ahli Gubernur Sulteng, yang mengatakan izin amdal IMIP 2.000 ha, tapi yang terbuka sekitar 3000ha, sehingga sudah diluar kemampuan daya dukung, yang juga menjadi penyebab banjir, pihak IMIP pun menampik atas pernyataan itu. Menurut Askur "aktivitas pertambangan yang berjalan saat ini yakni hanya berada di lahan 2.000ha. namun pengembangan lahan 3.600ha, hingga 4.000 ha seperti yang dimaksud tersebut izinnya masih dalam tahap proses" tutup Askur. (TS-Asriyadi)
