Topiksulawesi.com, Palu - Tidak dipungkiri tumbuhnya industri pertambangan di Sulawesi Tengah (Sulteng) cukup memberikan sumbangsih bagi daerah dan memberikan peningkatan taraf perekonomian warga, namun dari sekian banyaknya dampak positif dari kehadiran perusahaan pengolahan sumber daya alam tersebut, di sisi lain akibat pengolahan sumber daya mineral tersebut juga tidak sedikit memberikan dampak dan efek kerusakan lingkungan .
Misalnya saja, sejumlah daerah yang memiliki potensi pertambangan seperti Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali sebagai pusat pertambangan nikel menjadi daerah langganan banjir saat ini.
Di samping itu, kerusakan lingkungan yang terjadi di Morowali, belum memberi dampak signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga peran instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat dibutuhkan dalam meminimalisasi dampak lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam tersebut.
Terkait hal itu itu, Anggota Komisi 3 DPRD Sulteng Muhaimin Yunus Hadi, meminta kepada Gubernur untuk memperkuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng sebagai ujung tombak menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Morowali.
Hal itu disampaikan Muhaimin saat menjadi narasumber dalam Workshop yang diprakarsai DLH Sulteng, Kamis (10/11/2022).
Dari workshop tersebut, Muhaimin menemukan jika DLH selama ini sangat terbatas dalam memaksimalkan tugasnya, bahkan potensi PAD yang harusnya maksimal dari DLH terpaksa lepas begitu saja akibat minimnya politik anggaran untuk lingkungan.
“DLH ini punya potensi mendapatkan PAD hingga puluhan miliar, jika labaratorium yang dikelola DLH dilengkapi fasilitasnya,” ujar Muhaimin.
Lanjutnya, selama ini perusahaan tambang besar di Sulteng, termasuk IMIP melakukan uji laboratorium lingkungannya ke Sulawesi Selatan, karena di Sulawesi Selatan fasilitas laboratoriumnnya lengkap.
“Setiap kali uji lab, perusahaan ini harus membayar puluhan hingga ratusan juta. Tapi itu sema masuk ke Sulsel, bukan Sulteng. Padahal untuk melengkapi fisilitas lab DLH hanya membutuhkan anggaran Rp4-5 miliar. Sayangnya itu tidak diperhatikan,” ketus Muhaimin.
Karena itu, momentum pembahasan RAPBD tahun 2023, muhaimin mendorong seluruh anggota dprd Sulteng, khususnya komisi 3 yang masuk dalam Banggar, memperkuat anggaran di DLH Sulteng. *win - (TS-Admin)
