 |
| Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdul Karim Aljufri. (Foto: Asriyadi/topiksulawesi) |
TOPSul, Palu - Setelah menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan pertanggung jawaban tentang APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022, oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, pada selasa 30 Mei 2023, kini DPRD Provinsi Sulteng kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi, Senin (5/06/2023).
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pihak Pemerintah Daerah provinsi Sulteng (Pemprov) serta sejmlah perwakilan fraksi yang ada di DPRD Prov. Sulteng.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Abdul Karim Aljufri, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulteng atas pencapaian yang akhirnya mendapat pengakuan dari pemerintah pusat khususnya dalam penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dengan mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 dari BPK RI.
Baca Juga: APBD Provinsi Sulteng Rendah, DPRD Minta Pemda Lakukan Efisiensi Penggunaan Anggaran
"Atas capaian tersebut maka Fraksi Gerindra mengucapakan selamat dan memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, " kata Abdul Karim Aljufri dalam sambutannya.
Namu dalam kesempatan itu Abdul Karim juga menyampaikan beberapa hal yang masih perlu mendapatkan atensi dari pihak Pemprov Sulteng jika dilihat dari hasil telaah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.
Dari hasil telaah yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra akhirnya dihasilkan beberap poin yang menurutnya perlu untuk mendapatkan perhatian dan tindakan lanjut, diantaranya soal realisasi pendapatan APBD tahun 2022.
Baca Juga: Muharram: Peran Akfif TNI-POLRI Diharapkan Dapat Mendukung Keamanan Pemilu 2024
"Perlu menjadi catatan khusus bahwa penambahan realisasi pendapatan daerah itu tidak sepenuhnya ditopang dari penerimaan yang bersumber dari sektor pendapatan asli daerah, sebab realisasi pendapatan dari sektor PAD tidak mencapai target 100% atau masih sekitar 99%, " terang Abdul Karim.
Sehingga berdasarkan dari beberapa catatan itu maka menurut pihak Fraksi partai Gerindra APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 masih sangat bergantung dari dana APBN.
Sementara itu lanjut Abdul Karim, "berkaitan dengan pendapatan daerah yang terealisasi dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 Fraksi Gerindra lagi-lagi memberi catatan khusus atas realisasi penerimaan yang bersumber dari pendapatan lain-lain daerah yang sah tahun anggaran 2022 yang tidak mencapai target. Penerimaan dari pendapatan lain-lain daerah yang sah hanya mampu terealisasi 46,94%." Jelas Abdul Karim.
Baca Juga: Miris!, Hanya Dalam 5 Bulan, Sebanyak 230 Kasus Narkoba di Sulteng Berhasil Diungkap
"Kondisi tersebut juga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, artinya selama 2 tahun berturut-turut pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah gagal memenuhi target realisasi pendapatan dari penerimaan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah." Tambahnya.
Sehingga berdasarkan kondisi tersebut pihak Fraksi Gerindra meminta pihak pemerintah daerah Provinsi Sulteng untuk segera melakukan evaluasi sebagai perbaikan ke depan.***
