 |
| Mantan sekretaris KPU Donggala Moh Yahya. (Foto: ist ) |
TOPSul, Donggala - Mantan sekretaris KPU Donggala Moh Yahya angkat bicara terkait dana hibah pilkada Donggala 2024 yang belum menemukan kesepahaman antara Pemda, KPU Donggala dan Bawaslu Donggala.
KPU Donggala mengusulkan dana hibah ke pemda kabupaten donggala sebesar rp 49 Milyar namun pemda hanya menyanggupi 32 Milyar, begitu pun dengan Bawaslu yang mengusulkan dana hibah pilkada 18 milyar tetapi pemda hanya menyangupinya 12 Milyar.
Pasalnya anggka 32 M dan 12 M tersebut sudah masuk dalam batang tubuh APBD tahun 2024 tidak bisa di utak-atik lagi.
Lanjut ia mengatakan Persoalan dana pilkada yang dihibah ke KPU dan Bawaslu dirinya berpendapat tidak boleh mengedepankan egois, harus duduk bersama mencari win-win solution” Kata mantan Sekretris KPU Donggala Moh Yahya Rabu kemarin dikantor Bappeda.
Lebih lajut Yahya menjelaskan selama menjadi sekretaris KPU Donggala dan mengurusi tiga kali pilkda Donggala ia mengakui tidak menemui hambtan utamanya menyangkut pengusulan dana hibah pilkda.
Karena menurtunya proses pengusulan anggran dana hibah itu melalui mekanisme yang telah diatur, dari menyusun program di ajukan ke TAPD dan di bahas di DPRD, jika nanti ditemukan ada kesalahan atau kekeliruan dibahas Bersama untuk mencari solusi.
Menang disatu sisi pihak penyelenggara KPU Donggala meinginkan perhelatan pesta demokrasi yang ramai mewah dan sukses, tetapi di sisi lain kita juga harus mengingat kemampuan keuangan daerah.
Ia menambahkan kalau bisa pihak kpu melakukan kegiatan Standar saja sifatnya dalam mengelola dana hibah pilkada, kita ikuti mekanisme saja, KPU ajukan program bahas bersama TAPD dengan DPRD”ucapnya.
Pilkada Donggala ibarat pesta kawainan la, pasti mau rame dan mewah, Kalau yang sekarang mungkin karena KPU Donggala semuanya komisioner baru mungkin tidak nyambung pengantar NPHD pertama (komisioner lama) dengan yang mau melakukan eksekusi komisioner baru”jelasnya.
Sekretaris Bappeda ini juga mengusulakan kepada pihak penyelanggara KPU dan B bawaslu untuk mengurangi kegiatan sosiaisasi atau Bimtek.
Dan kalau boleh lebih mengutamakan kegiatan tehnis mengurangi kegiatan sosialisasi dan bimtek, apalagi bikin kegiatan di Palu yang budgetnya besar, kalau ada kegiatan di bikin di Donggala saja dengan fasilitas yang ada”sebutnya.
Ditanya progaram KPU Donggala melaksanakan debat kandidat di TV Nasioanal (2 milyar) dan Jalan santai dengan anggran 1 Milyar, yahya menjawab belum melihat langsung RAB KPU Donggala yang di ajukan ke Pemda Donggala, namun menyangkut dua item kegiatan itu tidak masalah dilakukan sepanjang ada uangnya.
“Saya belum liat RAB nya KPU Donggala, menyangkut kegaiatan jalan santai saya pernah bikin dua kali (kecamatan sirenja dan Banawa selatan) dengan budget tidak sampe 1 Milyar hanya ratusan juta saja”tukasnya.
“TV luar negeri juga boleh siarkan Debat kandidat calon bupati asalkan anggaran nya mencukupi jadi jangan memaksakan jika anggaran tidak memadai, menyesuaiakan dengan kondisi keuangan daerah, kita semua ingin pesta demokrasi kita ramai meriah dan sukses tapi harus disesuaikan kemampuan daerah ujarnya lagi.
Sementara itu pihak keamanan TNI dan Polres Donggala sudah mau menerima anggaran dan telah manandatangani NPHD bersama pemda Donggala, TNI mendapat dana hibah 1M lebih, Polres Donggala 10 M lebih.
***(BAS/Topsul)
